PESAWARAN, HD7.id — Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Kabupaten Pesawaran bersiap mengukir babak baru dalam pelayanan publik. Pada tahun anggaran 2027, instansi ini dipastikan menerima alokasi dana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp65 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Perumdam Kabupaten Pesawaran, Heri Kurniyawansyah, mengungkapkan bahwa mega proyek tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi warga di tujuh desa di Kecamatan Way Khilau.
"Desa-desa yang menjadi sasaran prioritas awal meliputi Desa Bayas Kaya, Padang Cermin, Sukajaya, Tanjung Kerta, Kota Jawa, Gunung Sari, dan Mada Jaya," ujar Heri saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/9/2026)
Ia menambahkan, cakupan layanan ini ke depannya akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau Desa Penengahan, Tanjung Rejo, dan Kububatu. "Tapi semua itu ada tahapannya," imbuhnya.
Perjuangan Panjang dan Lobi Strategis
Kepastian anggaran fantastis ini tidak diperoleh dengan mudah. Heri menceritakan, pada tahun 2024 pihaknya sempat mengajukan proposal proyek SPAM senilai Rp46 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kendati demikian, kala itu kementerian memberikan catatan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran menyiapkan dana pendamping atau sharing fund sebesar 10 persen dari total nilai proyek.
Lantaran kemampuan fiskal Pemkab Pesawaran belum memadai untuk memenuhi ketentuan tersebut, pihak Perumdam tidak patah arang. Pada tahun 2026, mereka kembali melakukan pengajuan dan intensif melakukan pendekatan serta lobi-lobi strategis kepada Kementerian PUPR.
Hasilnya, Kementerian PUPR akhirnya menyetujui usulan tersebut tanpa syarat dana pendamping, bahkan dengan nilai yang jauh lebih besar dari pengajuan awal.
"Jika program ini berjalan dengan baik, insyaallah Perumdam Pesawaran akan mendapat predikat sebagai BUMD air minum tercanggih dan modern yang ada di Provinsi Lampung," tutur mantan Komisioner KPU Lampung Selatan yang bergelar adat Khaja ini optimis.
Matangkan Koordinasi Kawasan Hutan
Guna memastikan kelancaran teknis di lapangan, saat ini manajemen Perumdam terus mematangkan perencanaan proyek dengan menggandeng Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Langkah ini krusial mengingat sebagian besar lokasi pembangunan mega proyek tersebut berada di kawasan hutan register.
Koordinasi lintas instansi ini dinilai berjalan positif demi menuntaskan seluruh aspek perizinan dan legalitas sebelum pengerjaan fisik dimulai.
"Insyaallah semuanya sudah clear. Proyek ini direncanakan mulai dikerjakan sekitar bulan Februari atau Maret 2027 mendatang. Mohon doa dan dukungannya dari masyarakat," pungkasnya.
Dirgantara7//Rinmah Y
