SERANG, HD7.id – Lembaga Anti Korupsi KPK kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) senyap, kali ini menjaring oknum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten.
Operasi yang digelar pada Rabu sore (17/12/2025) di beberapa titik di Banten menambah daftar aparat penegak hukum yang terjerat korupsi, dengan sektor perizinan dan ketenagakerjaan asing tetap menjadi lahan basah kejahatan terorganisir.
Sebanyak lima orang yang terjaring kini menjalani pemeriksaan maraton di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Dari informasi tim investigasi IWO Indonesia Provinsi Banten, salah satu yang diamankan adalah oknum jaksa fungsional berinisial RZ yang bertugas di Banten, diduga terseret dalam korupsi terkait pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA)—sektor yang kerap rawan pemerasan dan transaksi gelap.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Dr. NR. Icang Rahardian, SH., MH., M.Pd., S.Ak., yang juga praktisi hukum dan pengamat sosial, mengapresiasi langkah KPK sebagai upaya pemberantasan korupsi.
"Operasi ini perlu diapresiasi, tetapi juga perlu dikawal proses hukumnya. Bagi siapapun yang terlibat dalam dugaan pemerasan oleh oknum RZ, segera lakukan proses hukum. Kita minta KPK tidak tebang pilih jika ada oknum atasan yang terlibat," ujarnya pada Kamis (18/12/2025).
Icang bahkan menyebut kasus ini sebagai "alarm kuat" adanya praktik mafia hukum di Banten. Dia mengajak jurnalis, pegiat anti korupsi, dan anti mafia hukum di provinsi tersebut untuk lebih aktif dalam pengawasan dan sosial kontrol.
Dari sumber internal Kejaksaan, diketahui RZ bersama RVS dan HMK diduga melakukan pengondisian perkara agar proses penanganan dan pelimpahan dapat dipercepat.
Perkara yang melibatkan oknum jaksa dan penasihat hukum tersebut selanjutnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan diserahkan penanganannya kepada Kejati Banten.
Tim Red*
