TANGGAMUS, HD7.id – Suasana di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, mendadak geger pada Selasa (1/9/2026). Sejumlah warga kurang mampu dikejutkan oleh perubahan status desil yang melonjak drastis pada sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kenaikan status desil secara mendadak tersebut mengakibatkan puluhan warga miskin tereliminasi dari daftar penerima bantuan pangan beras hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sedikitnya ada 18 warga Pekon Babakan yang bantuannya tertahan akibat persoalan data ini.
Permasalahan data tersebut berdampak langsung pada kelancaran distribusi di tingkat pekon. Puluhan karung beras bantuan tampak menumpuk di lokasi pembagian karena petugas penyalur enggan mengambil risiko.
"Kalau tidak salah ada 18 warga yang mengalami perubahan data, status desil mereka mendadak naik. Kami bingung, warga miskin yang biasa dapat, hari ini namanya justru hilang karena dikategorikan mampu," ujar salah seorang warga setempat.
"Pihak kecamatan juga tidak berani membagikan, takut salah dan nantinya malah diperiksa," tambah Jon, warga Pekon setempat.
Dituding Masuk Judol hingga Alasan Sistem
Tak hanya di Pekon Babakan, keluhan serupa juga dirasakan warga di Pekon Way Manak. Nasib malang salah satunya dialami oleh Kaida, seorang janda yang mengaku sudah enam bulan terakhir bantuan BPNT miliknya terhenti.
Kaida mengaku terkejut saat pihak aparatur pekon menyebut dirinya masuk dalam kategori Desil 5 dan dituding terlibat judi online (judol) berdasarkan data anggota keluarga dalam Kartu Keluarga (KK).
"Rumah saja saya masih ngontrak. Keadaan rumah seperti ini, mau cari yang bagus kita tidak ada uang. Saya kaget dituduh terkait judol dan masuk Desil 5 karena anggota KK. Padahal saya ini janda dan tidak pernah melakukan hal itu," tutur Kaida dengan nada sedih, Rabu (2/9). Dusun sridadadi bawah
Ia mengaku sudah berulang kali mengadukan nasibnya ke balai pekon hingga menanyakan langsung saat pihak Dinas Sosial berkunjung. Namun, respons yang didapat belum membuahkan hasil.
"Pihak Dinsos bilang yang menurunkan atau mengusulkan desil itu dari pekon. Operator pekon bilang masih diusahakan nunggu tiga bulan. Tapi ini sudah enam bulan saya tidak dapat bantuan, padahal rumah saja masih ngontrak," lanjutnya.
Merespons polemik tersebut, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Dinas Sosial, serta operator SIKS-NG untuk segera turun ke lapangan guna melakukan verifikasi dan validasi ulang secara akurat. Langkah cepat ini dinilai penting agar bantuan sosial tidak salah sasaran dan logistik yang menumpuk tidak terbengkalai.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak Dinas Sosial Tanggamus serta aparatur pekon setempat guna mendapatkan penjelasan resmi demi keberimbangan berita.
Dirgantara7/Roli.Y
