Tanggamus, HD7.id – Isu kontroversi dugaan praktik pungutan liar (Pungli) yang sebelumnya sudah diangkat dalam pemberitaan terkait dana untuk pembelian lahan guna pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Pekon Dadisari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, kian meluas di tengah masyarakat. Kepala Pekon belum memberikan penjelasan atau klarifikasi apa pun terkait persoalan yang sudah menjadi sorotan publik tersebut, Selasa (21/4/2026).
Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh seorang warga dengan inisial ST, yang tidak menghadiri musyawarah yang digelar di Balai Pekon, informasi yang ia terima dari tetangga dan rekan yang hadir menyebutkan adanya permintaan kontribusi sebesar lebih dari Rp260.000 per Kepala Keluarga (KK).
Menurut penuturan ST warga setempat, tanggapan masyarakat terbagi dua, namun mayoritas menyatakan keberatan.
“Ada yang menyetujui, tapi kebanyakan orang di sini enggak setuju karena merasa keberatan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa angka tersebut dinilai tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi sebagian besar warga, yang mayoritas menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Rasa tidak puas dan kekhawatiran masyarakat semakin mendalam setelah mereka mendengar informasi dari daerah sekitar.
“Kami dengar-dengar dari pekon yang lain itu nggak ada iuran seperti ini untuk pembelian lahan,” tambahnya.
Adanya perbedaan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan kebijakan serta dasar hukum yang diterapkan di Pekon Dadisari, jika dibandingkan dengan wilayah lain yang juga melaksanakan program yang sama.
Selain beban ekonomi, sejumlah warga juga mengaku merasakan tekanan sosial yang membuat mereka sulit untuk menolak. Banyak di antara mereka yang akhirnya menyepakati kebijakan tersebut bukan atas keinginan sendiri, melainkan karena situasi yang dirasa memaksa.
“Kami ini terpaksa bang ikut, karena kawan-kawan udah ada yang ikut,” ujarnya. Hal ini menggambarkan bahwa persetujuan yang tampak di permukaan belum tentu mencerminkan kehendak sesungguhnya dari seluruh masyarakat.
Hingga saat ini, proses penarikan dana dari warga belum dilaksanakan secara nyata, mengingat rencananya pengumpulan baru akan dimulai setelah masa panen padi selesai.
Meski demikian, ketidakjelasan mengenai dasar hukum pemungutan, beban yang dirasa memberatkan, persepsi adanya ketidakadilan, serta nuansa keterpaksaan tetap menjadi pembahasan utama dan kekhawatiran di lingkungan masyarakat, sekaligus memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak sesuai aturan sebagaimana yang telah disinggung dalam pemberitaan awal.
Sementara itu, Kepala Pekon Dadisari, Isdiyono, hingga saat ini menunjukkan sikap bungkam dan belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi terkait seluruh informasi dan keluhan yang berkembang, termasuk hal-hal yang sudah disoroti dalam pemberitaan sebelumnya.
Sikap bungkam ini justru makin menambah ketidakpastian di tengah masyarakat yang mendambakan transparansi dan akuntabilitas atas rencana pembangunan tersebut.
Untuk melengkapi data dan memastikan objektivitas pemberitaan, tim redaksi selanjutnya akan melakukan konfirmasi dan pengawalan kasus ini kepada pihak-pihak berwenang, antara lain:
• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus: Untuk memastikan pedoman pelaksanaan program dan kebijakan yang berlaku.
• Inspektorat Kabupaten Tanggamus: Untuk mendapatkan pandangan mengenai kesesuaian pengelolaan keuangan dan peraturan yang berlaku.
• Kepolisian atau Satuan Tugas Pungutan Liar: Untuk mengetahui apakah kasus ini akan diambil pihak berwenang untuk menindaklanjuti guna melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga ketertiban hukum?
Tim redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Pekon Dadisari maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab, guna menjaga keseimbangan informasi serta objektivitas pemberitaan kepada publik.
Dirgantara7//*
