TANGGAMUS, HD7.id – Puluhan warga Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, memaksa bicara. Mereka gelar aksi damai pada Senin (19/1/2026) dengan satu tuntutan tegas, audit menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes dan Dana Desa periode 2022–2024.
Aksi yang dimulai dari kantor pekon kemudian bergeser ke kantor kecamatan itu bukan tanpa alasan. Masyarakat merasa tertutup dari informasi penggunaan anggaran desa.
"Kita tidak tahu uang desa kemana saja. Bahkan rehabilitasi balai pekon tidak punya prasasti sedikit pun," ujar Novi Saputra, perwakilan warga.
Koordinator aksi Joni Saputra menegaskan, gerakan ini bukan untuk membuat kekacauan. Tapi untuk menuntut keterbukaan yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
"Kita hanya ingin tahu, anggaran yang seharusnya bermanfaat bagi kita semua, apakah dikelola dengan benar atau tidak," tegasnya.
Sebanyak 72 personel gabungan Polres Tanggamus dan Polsek Talangpadang terpampang menjaga keamanan. Namun, tidak ada gesekan sama sekali.
"Semua berjalan tertib. Warga hanya ingin suara mereka terdengar," kata Yoffi, perwakilan kepolisian.
Pihak Inspektorat Kabupaten Tanggamus yang diwakili Ruslan, Irban I, langsung merespons. Pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan warga sesuai prosedur.
"Kita akan teliti setiap poin yang diajukan. Jangan khawatir, semua akan diproses sesuai aturan," katanya.
Di sisi lain, Kepala Pekon Banjar Negeri Carfi tampak santai menghadapi tuntutan itu. Ia mengklaim seluruh pengelolaan anggaran telah sesuai peraturan.
"Saya siap diaudit kapan saja. Semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Namun, warga tidak puas hanya dengan janji. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses hingga audit dilakukan dan hasilnya diumumkan secara terbuka.
Aksi yang berlangsung sekitar dua jam ini menjadi bukti peran aktif masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Pekon/desa.
Dirgantara7//*
