Beredar modus ghost kilometer, gelembung biaya, dan administrasi ganda yang diduga merugikan APBD; aktivis dan DPRD desak audit investigatif mendalam
TANGERANG, HD7.id – Program angkutan umum kota, Si Benteng, yang semula menjadi kebanggaan Pemerintah Kota Tangerang, kini terpuruk dalam kecurigaan penyimpangan anggaran skala besar.
Subsidi sebesar Rp3 miliar per bulan atau setara Rp36 miliar per tahun diduga tidak tepat guna, dengan praktik manipulasi data operasional sebagai modus utama yang merugikan keuangan daerah secara sistematis.
Jika diakumulasikan selama lima tahun masa operasional, total potensi kerugian APBD diperkirakan mencapai Rp180 miliar. Angka ini menjadi sorotan karena manfaat yang dirasakan masyarakat dinilai tidak sebanding dengan beban anggaran yang dikeluarkan.
Tiga Titik Kritis "Bancakan" Anggaran
Irwansyah, S.H., aktivis dan praktisi hukum dari LBH Bongkar Kota Tangerang, menguraikan tiga potensi sumber kerugian:
• Modus Ghost Kilometer (Kilometer Fiktif)
Dalam skema Buy The Service (BTS), pembayaran didasarkan jarak tempuh armada.
"Jika biaya per 100 km adalah Rp1 juta, kerugian bisa sangat besar jika ada ribuan kilometer fiktif yang diklaim setiap bulan padahal armada hanya terparkir atau beroperasi tidak sesuai rute," jelas Irwansyah.
• Gelembung Biaya Perawatan
Sebagian dana subsidi dialokasikan untuk pemeliharaan, namun kondisi armada di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Hal ini mengindikasikan adanya penggelembungan biaya suku cadang dan perawatan yang tidak dilakukan secara nyata.
• Administrasi Ganda
Ketidakjelasan peran antara PT Tangerang Nusantara Global (TNG) sebagai Perseroda dengan operator pihak ketiga menyebabkan tumpang tindih biaya administrasi yang dibebankan kepada APBD, tanpa peningkatan kualitas pelayanan.
Pengawasan Lemah, Teknologi Tidak Dimanfaatkan
Anggota DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah, menyatakan keprihatinan terkait minimnya penggunaan sistem GPS berbasis rute yang transparan.
"Tanpa pengawasan real-time yang dapat diakses publik, Si Benteng menjadi proyek 'gelap'. Masyarakat tidak tahu lokasi armada, tapi anggaran terus mengalir. Ini menunjukkan lemahnya kontrol pemerintah terhadap pihak ketiga," tegasnya.
Dampak Nyata: Hilangnya Kesempatan Pembangunan
Irwansyah menegaskan bahwa dana Rp180 miliar yang diduga terbuang sia-sia seharusnya dapat memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Tangerang, antara lain:
- Membangun puluhan gedung sekolah baru
- Merehabilitasi sistem drainase untuk mengatasi banjir tahunan
- Memberikan beasiswa penuh bagi ribuan pelajar kurang mampu
Desakan Audit Investigatif Mendalam
Dalam keterangan pers pada Senin (12/01/2026), Irwansyah mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakan.
"Uang rakyat puluhan miliar rupiah tidak boleh terbuang untuk kepentingan kelompok tertentu. Perlu dilakukan audit investigatif yang tidak hanya melihat laporan administrasi, tapi juga membandingkannya dengan data GPS riil dan bukti pembayaran yang telah cair," tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT TNG dan Dinas Perhubungan Kota Tangerang belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penyimpangan dana.
Publik menanti langkah nyata pemerintah kota untuk mengevaluasi atau bahkan menghentikan program jika terbukti tidak memberikan manfaat yang sesuai.
(Team/Red)
