METRO, HD7.id – Pengamat Kebijakan Publik, Hendra Apriyanes (Anes), mengeluarkan kritik tajam terhadap arah pembangunan yang ditempuh Pemerintah Kota Metro. Menurutnya, kota ini sedang mengalami "Krisis Manajerial Akut", di mana anggaran daerah sebagian besar tersalurkan untuk kebutuhan birokrasi, sementara hak masyarakat atas infrastruktur yang layak terabaikan.
Anes mengidentifikasi empat poin utama yang menjadi "dosa fiskal" dan perlu segera mendapatkan perhatian serius:
1. Tragedi Infrastruktur: Seperempat Jalan Rusak, Drainase Tak Berfungsi
Dari total panjang jalan kota yang mencapai sekitar 560-600 kilometer, lebih dari 25% berada dalam kondisi rusak dan tidak mendapatkan perbaikan. Selain itu, 60% sistem drainase hanya berfungsi sebagai pajangan karena tidak terintegrasi dengan baik, yang menyebabkan genangan air setiap musim hujan.
"Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan hambatan nyata bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Wajah kota yang rusak ini adalah cermin kegagalan penentuan prioritas pembangunan," tegas Anes. (4/1/2025)
2. Paradoks Anggaran: Belanja Pegawai Mencapai 40-45% APBD
Kritik paling keras diarahkan pada porsi Belanja Pegawai yang mencapai 40-45% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anes menilai besarnya biaya untuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer tidak sebanding dengan produktivitas yang dihasilkan daerah.
"Rakyat dipaksa membiayai mesin birokrasi yang lamban. Belanja pegawai yang besar seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun faktanya PAD terlihat lemah, retribusi tidak optimal, dan pelayanan publik masih kompleks. Ini adalah ketidakadilan fiskal: birokrasi mendapatkan perhatian utama, sementara pembangunan terlantar," ucapnya.
3. Ironi Gagal Bayar: Rekanan dan Pekerja Tak Dibayar Sesuai Janji
Anes juga mengungkapkan masalah manajemen kas daerah terkait pekerjaan fisik yang telah selesai namun belum mendapatkan pembayaran. Menurutnya, hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola aliran kas.
"Sangat tidak adil ketika hasil kerja dan modal rekanan sudah berubah menjadi infrastruktur yang dinikmati masyarakat, namun pemerintah mengklaim tidak memiliki dana untuk membayar. Padahal pembayaran gaji dan tunjangan pejabat tetap berjalan lancar. Hal ini akan merusak kepercayaan dunia usaha terhadap Pemkot Metro," jelas Anes dengan nada menegaskan.
4. Ancaman Ekosistem: 41% Lahan Sawah di Ambang Kepunahan
Selain itu, Anes memperingatkan bahwa 41% lahan sawah di Metro sedang menghadapi ancaman kepunahan akibat kurangnya investasi pada infrastruktur pertanian.
"Jika jalan usaha tani dan sistem irigasi tidak diperbaiki, tidak mengherankan jika petani memilih menjual lahan mereka kepada pengembang. Metro yang awalnya berbasis agraris sedang bergerak menjauh dari akarnya sebagai kota yang juga mengandalkan sektor jasa," tambahnya.
Rekomendasi Radikal untuk Perbaikan
Untuk mengatasi masalah tersebut, Anes mengusulkan beberapa langkah konkret:
• Evaluasi Total Tenaga Non-ASN: Menyeleksi ulang dan mengurangi jumlah tenaga honorer yang tidak kompeten untuk mengalokasikan anggaran pada perbaikan infrastruktur jalan.
• KPI Berbasis Pendapatan: Memberhentikan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mencapai target PAD namun terus mengajukan tambahan anggaran rutin.
• Moratorium Belanja Seremonial: Menghentikan seluruh pengeluaran untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak esensial, dan rapat di hotel hingga seluruh utang kepada rekanan lunas.
"Pemimpin kota tidak boleh hanya fokus pada citra semu di media sosial. Rakyat tidak membutuhkan acara seremonial, melainkan jalan yang layak dan kepastian hukum dalam berusaha. Segera lakukan penyederhanaan birokrasi, jika tidak kota ini akan terjebak dalam kondisi yang sama tanpa kemajuan!" pungkasnya.
(REZA)
