TANGGAMUS, HD7.id – Dua bom keuangan melanda Tanggamus akhir Desember 2025 anggaran advertorial (ADV) DPRD sebesar Rp5,5 miliar (82% total anggaran) ditarik total karena ketimpangan parah, dan Alokasi Dana Pekon (ADP) dipangkas tanpa penjelasan sementara Pemerintah Kabupaten masih "Diam-diam bae" belum memberikan klarifikasi apapun. Kamis (18/12/25)
Anggaran ADV DPRD Rp5,5 Miliar Ditarik Mundur
Anggaran ADV media yang menjadi tulang punggung anggaran DPRD 2025 ditarik penuh setelah Federasi Badan Komunikasi dan Pers (FBKOP) Tanggamus membongkar ketimpangan penerimaan yang mencengangkan.
Ketua FBKOP Rapik Junaidi mengumumkan ini pasca pertemuan rahasia dengan Komisi I dan Sekretariat Dewan di ruang VIP DPRD, Senin (15/12).
"Satu media dapat alokasi besar, yang lain hanya sedikit ini bukan alokasi, tapi jatah yang direncanain kelompok dalam," ujar sumber rahasia FBKOP yang takut disemprot balasan.
Sekretaris Dewan Andi Darmawan terpaksa sepakat tiga keputusan:
1. ADV media cetak dan online 2025 dibatalkan total;
2. mekanisme alokasi adil 2026 dijanjikan dengan keterlibatan FBKOP (yang masih spekulatif);
3. pembayaran oplah media cetak masih hangus.
Rapik menegaskan ini awal penumpasan "shadow budget" dan meminta pantauan agar tidak ada penyusupan melalui LPSE Setda.
Pemangkasan ADP Berdampak pada Siltap Aparatur Pekon
Keluhan aparatur pekon melonjak ketika ADP dipangkas di penghujung Tahun Anggaran 2025, yang langsung mempengaruhi penghasilan tetap (Siltap) mereka.
Pemangkasan ini muncul bersamaan dengan surat edaran penerapan Siskeudes 2.0.8 untuk 2026 yang kontras dengan janji transparansi.
ADP adalah sumber utama gaji Kepala Pekon, Sekretaris, hingga Kepala Dusun.
"Kami tidak menolak kebijakan, tapi butuh kejelasan, dasar hukum apa, siapa yang putuskan, kenapa di akhir tahun?" tegas salah satu aparatur yang menyembunyikan identitas.
Tim wartawan Lampung Media (red*) akan konfirmasi ke DPMD, BPKAD, dan Setda namun sampai saat ini, pemkab masih menyimpan mulut.
Kedua isu ini menyoroti celah besar dalam transparansi keuangan daerah Tanggamus. Tanpa klarifikasi resmi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara semakin tercoreng. (*)
