Sejak upaya klarifikasi yang digelar di kediaman Kepala Pekon (Kakon) Faiqoturrohmah, S.Pd., pada Rabu (29/7), fakta demi fakta kejanggalan terkuak satu per satu, menguatkan dugaan persekongkolan, dan memicu kegeraman warga.
Kegiatan yang dihadiri Ketua BUMDes Edi dan Bendahara Vivi sejatinya diselenggarakan untuk menjawab bola panas terkait kandang kosong program ketahanan pangan senilai Rp200 juta serta menghilangnya modal awal usaha.
Namun, jalannya pertemuan justru memunculkan keanehan mencolok, Kakon awalnya mengklaim telah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada pengurus, namun saat disodorkan pertanyaan krusial, dialah yang mengambil alih pembicaraan dan menjawab seluruh pertanyaan.
Pasca pemberitaan muncul ke publik, keterangan dari sejumlah warga mulai berdatangan, seorang yang enggan disebutkan namanya pun membuka lembaran baru yang semakin mengemaskan.
Salah satu warga menyebut Vivi sejatinya hanyalah warga biasa yang kebetulan diangkat menjabat sebagai Bendahara selama dua periode berturut-turut, dan dinilai mudah diarahkan serta sepenuhnya menuruti arahan Kakon.
"Dugaan kami, Vivi hanya dijadikan perantara. Jika Kakon butuh dana, tinggal ambil dari kas BUMDes tanpa perlu prosedur, pemberitahuan, maupun persyaratan. Langsung disetujui dan dicairkan begitu saja," ungkap narasumber.
Kejanggalan semakin nyata menyangkut dugaan penguasaan aset desa. Kendaraan sejenis TOSA yang dibeli menggunakan anggaran desa kini diduga sepenuhnya dikuasai keluarga Vivi dan dipakai untuk keperluan pribadi setiap hari, mulai mengurus sapi, mengangkut material bangunan seperti pasir, besi, dan botol bekas, hingga mengantar galon air isi ulang untuk usaha dagangnya. Jika ditanya kepemilikan, jawabannya selalu berubah-ubah dan kerap diklaim sebagai usaha pribadi.
Alibi yang disampaikan terkait kematian ternak karena faktor cuaca pun dinilai lemah tanpa didukung dokumen resmi seperti berita acara kematian hewan maupun laporan evaluasi aset yang transparan.
Menanggapi deretan fakta ini, warga mulai tak bisa lagi menahan rasa gemas dan kekecewaan. Narasumber menegaskan, ia tidak bermaksud membuat suasana memanas semata, melainkan berharap BUMDes berjalan sebagaimana mestinya.
"Saya hanya gemes melihat kenyataannya. Kami ingin uang desa dipakai untuk usaha nyata, ada pendapatan yang kembali untuk warga, bukan seperti 'siluman' yang masuk ke kepentingan pribadi sekelompok orang saja," ujarnya dengan nada kesal.
Kondisi ini mendorong warga mendesak Inspektorat Kabupaten Tanggamus dan aparat penegak hukum segera turun tangan. Diperlukan audit menyeluruh terhadap aliran dana, bukti pembelian aset, hingga pemanfaatan kendaraan, sebelum bukti-bukti penyimpangan semakin sulit dilacak.
Catatan Redaksi: Redaksi senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Kepala Pekon Kacapura, pengurus BUMDes Berdikari, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan dan bukti resmi demi keseimbangan pemberitaan.
Dirgantara7//Roli.y
